Rabu, 19 Juni 2013 | 21:57 WIB
MI/Rommy Pujianto/ip
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan akan memindahkan pedagang kaki lima (PKL) Pasar Tanahabang ke Blok G. Syaratnya, mereka yang boleh menempati Blok G khusus pemilik kartu tanda penduduk (KTP) Jakarta.
"Yang boleh berdagang minimal yang ber-KTP DKI. Kalau tidak, ya tidak boleh karena nanti terlalu penuh," ujar Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Udar Pristono usai rapat koordinasi penanganan kemacetan di Balai Kota, Jakarta, Rabu (19/6).
Pristono mengeluhkan PKL yang kembali menggunakan badan jalan sebagai lokasi berjualan. Padahal, selama dua minggu ini penertiban telah dilakukan oleh Dishub, Satpol PP, polisi, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), dan PD Pasar Jaya. Para PKL kembali berjualan di depan Blok G.
Kapasitas Blok G hanya untuk menampung 1.200 pedagang. Tidak cukup menampung PKL di Tanahabang yang mencapai ribuan.
Prioritas pedagang ber-KTP Jakarta itu ditegaskan oleh Kepala PD Pasar Jaya Djangga Lubis. "Sesuai arahan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, yang utama yang punya KTP DKI dulu. Jadi, kami data yang punya KTP. Kalau masih muat, baru nanti kami undi," tegas Djangga.
Djangga juga akna meminta Dinas Pekerjaan Umum segera memperbaiki Blok G agar tidak terjadi genangan air setiap hujan.
Kemacetan di Pasar Tanahabang juga terjadi akibat banyaknya lori ekspedisi liar yang lalu lalang. Jasa ekspedisi banyak menyewa rumah dan bangunan di sekitar Blok A dan Blok B. Padahal lantai 3 dan 4 Blok B, serta lantai 9 dan 10 Blok B diperuntukkan menjadi gudang lori.
Untuk memberantas bangunan penyimpan lori ilegal, Dinas P2B akan turun tangan. "Kalau mereka tidak ada, izin akan dicabut karena mereka memacetkan lalu lintas. Minggu depan, insya Allah semuanya akan ditutup," tegas Pristono.
Untuk menata parkir, Pristono juga mengungkapkan lantai 7-10 Blok B dapat digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan.
Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penertiban pasar dan lalu lintas tidak mudah lantaran terkait kebiasaan masyarakat juga kelakuan petugas lapangan yang bisa disuap.
"Ini kan banyak hal. Jadi harus putar-putar. Pak Pristono harus bertanggung jawab. Intinya beliau pimpin penataan. Itu karena maunya Pak Gubernur Joko Widodo kan soal lalu lintasnya lancar. Apapun dan siapapun yang menghambat lalu lintas harus kami singkirkan. Itu prinsipnya," pungkas Ahok. (San Yasdi)
"Yang boleh berdagang minimal yang ber-KTP DKI. Kalau tidak, ya tidak boleh karena nanti terlalu penuh," ujar Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Udar Pristono usai rapat koordinasi penanganan kemacetan di Balai Kota, Jakarta, Rabu (19/6).
Pristono mengeluhkan PKL yang kembali menggunakan badan jalan sebagai lokasi berjualan. Padahal, selama dua minggu ini penertiban telah dilakukan oleh Dishub, Satpol PP, polisi, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), dan PD Pasar Jaya. Para PKL kembali berjualan di depan Blok G.
Kapasitas Blok G hanya untuk menampung 1.200 pedagang. Tidak cukup menampung PKL di Tanahabang yang mencapai ribuan.
Prioritas pedagang ber-KTP Jakarta itu ditegaskan oleh Kepala PD Pasar Jaya Djangga Lubis. "Sesuai arahan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, yang utama yang punya KTP DKI dulu. Jadi, kami data yang punya KTP. Kalau masih muat, baru nanti kami undi," tegas Djangga.
Djangga juga akna meminta Dinas Pekerjaan Umum segera memperbaiki Blok G agar tidak terjadi genangan air setiap hujan.
Kemacetan di Pasar Tanahabang juga terjadi akibat banyaknya lori ekspedisi liar yang lalu lalang. Jasa ekspedisi banyak menyewa rumah dan bangunan di sekitar Blok A dan Blok B. Padahal lantai 3 dan 4 Blok B, serta lantai 9 dan 10 Blok B diperuntukkan menjadi gudang lori.
Untuk memberantas bangunan penyimpan lori ilegal, Dinas P2B akan turun tangan. "Kalau mereka tidak ada, izin akan dicabut karena mereka memacetkan lalu lintas. Minggu depan, insya Allah semuanya akan ditutup," tegas Pristono.
Untuk menata parkir, Pristono juga mengungkapkan lantai 7-10 Blok B dapat digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan.
Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penertiban pasar dan lalu lintas tidak mudah lantaran terkait kebiasaan masyarakat juga kelakuan petugas lapangan yang bisa disuap.
"Ini kan banyak hal. Jadi harus putar-putar. Pak Pristono harus bertanggung jawab. Intinya beliau pimpin penataan. Itu karena maunya Pak Gubernur Joko Widodo kan soal lalu lintasnya lancar. Apapun dan siapapun yang menghambat lalu lintas harus kami singkirkan. Itu prinsipnya," pungkas Ahok. (San Yasdi)