Rabu, 03 Juli 2013, 13:42 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM) menilai Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum menjangkau seluruh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) secara maksimal. Saat ini KUR baru menjangkau sekitar 9 juta UMKM dari total 56,5 juta UMKM yang ada di seluruh Indonesia.
"KUR belum menyebar dan belum maksimal," ujar Menteri Koperasi dan UKM, Syariefuddin Hasan, dalam Konferensi Pemberdaya UMKM, Rabu (3/7). Alasan dari kurangnya penyebaran KUR, salah satunya adalah letak geografis Indonesia.
Kucuran KUR yang kali pertama diperkenalkan pada 2007 hingga kini, telah mencapai Rp 117 triliun. Sedangkan selama tahun ini sudah tersalurkan sebesar Rp 18 triliun dari total target sebesar Rp 35 triliun untuk sepanjang tahun 2013.
Syarief mengatakan pertumbuhannya sangat baik dan selalu melampaui target pemerintah. Suku bunga yang ditawarkan juga menarik, yakni 0,95 persen per bulan fix. Keunggulan KUR yang difasilitasi pemerintah adalah kredit dengan nominal kurang dari Rp 20 juta tidak memerlukan collateral, jaminan dan agunan. "Asalkan mereka memiliki usaha yang layak untuk memenuhi kewajibannya ke depan," ujarnya.
Kontribusi pemerintah memberikan penjaminan 80 persen melalui Askrindo dan Jamkrindo, manakala ada wanprestasi. Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) KUR saat ini di bawah 3 persen, net 1,5 persen. Bank penyalur KUR berjumlah 26 BPD, dan 6 bank pemerintah, yakni Bank Mandiri, BRI, Bukopin, BTN dan BSM, serta BNI syariah.
Syarief mengatakan kebijakan pemerintah dalam hal akses kepada keuangan untuk UMKM telah meningkat. Selain menyiapkan KUR, pemerintah juga menyiapkan dana bergulir. Namun, dana bergulir juga belum menyentuh semua kalangan.
Reporter : Satya Festiani