Danar
Widiyanto
SUKOHARJO
(KRjogja.com) –
Sekitar 500
pedagang pasar Ir Soekarno melakukan aksi demo di gadung DPRD Sukoharjo, Rabu
(12/06/2013). Mereka menuntut pembangunan pasar segera dipercepat agar tidak
mangkrak seperti sekarang. Selain berorasi, mereka juga menggelar rapat
paripurna singkat sebagai bentuk tandingan kepada DPRD yang dinilai tidak becus
membantu pedagang.
Peserta aksi terdiri dari pedagang yang tergabung Himpunan Pedagang Pasar Kota
Sukoharjo (HPPKS), Liga Mahasiswa Sukoharjo, Salatiga, Semarang, Purwokerto dan
sejumlah LSM. Aksi mendapat pengawalan ketat dari petugas Polres Sukoharjo.
Aksi diawali
sekitar pukul 08.30 oleh pedagang dari depan pasar darurat Ir Soekarno. Dengan
berjalan kaki mereka menuju ke gedung DPRD Sukoharjo.
Setibanya
dikantor wakil rakyat, peserta aksi kecewa. Pasalnya gedung DPRD dalam kondisi
kosong karena ditinggal anggota dewan yang tugas keluar kota. Meski demikian
mereka tetap melakukan orasi dan membentangkan spanduk. "Ndang dadekno
(segera selesaikan-red) pasarku pedagang jangan disengsarakan," ujar Galur
salah satu koordinator aksi saat berorasi.
Setelah puas berorasi massa kemudian berusaha masuk ke dalam gedung DPRD. Namun usaha tersebut dicegah oleh petugas dari Polres Sukoharjo. Melalui negosiasi cukup alot, akhirnya massa dipersilahkan masuk dan diarahkan ke ruang rapat paripurna.
"Silahkan pedagang masuk ini rumah rakyat, mari kita suarakan aspirasi kita menuntut pembangunan pasar segera diselesaikan," lanjutnya.
Selanjutnya massa menggelar aksi berupa rapat paripurna tandingan dewan. Sidang dipimpin oleh ketua Galur dengan peserta para pedagang.
Dalam sidang paripurna tandingan tersebut mereka menyindir kinerja DPRD dan Pemkab Sukoharjo yang tidak becut mengurusi pembangunan pasar. Sidang tersebut akhirnya terhenti setelah Wakil Ketua DPRD Sukoharjo Jaka Wuryanta hadir untuk menemui pedagang.
Jaka Wuryanta dihadapan pedagang menjelaskan bahwa DPRD Sukoharjo tidak menghambat atau menghentikan pembangunan pasar Ir Soekarno. Jadi apabila ada tudingan tersebut maka pihaknya menjamin itu salah besar.
Lebih lanjut Jaka Wuryanta mengatakan bahwa DPRD Sukoharjo siap untuk menganggarkan berapapun kebutuhan untuk pembangunan pasar Ir Soekarno. Meskipun sudah ada jaminan, tapi pihak pemkab belum bisa memastikan kapan pembangunan pasar bisa diselesaikan.
"Sekarang ini yang jadi masalah penting yakni pemkab belum menunjuk tim ahli kontruksi dari perguruan tinggi sebagai tindak lanjut hasil BPKP," ujar Jaka Wuryanta. (Mam)
Setelah puas berorasi massa kemudian berusaha masuk ke dalam gedung DPRD. Namun usaha tersebut dicegah oleh petugas dari Polres Sukoharjo. Melalui negosiasi cukup alot, akhirnya massa dipersilahkan masuk dan diarahkan ke ruang rapat paripurna.
"Silahkan pedagang masuk ini rumah rakyat, mari kita suarakan aspirasi kita menuntut pembangunan pasar segera diselesaikan," lanjutnya.
Selanjutnya massa menggelar aksi berupa rapat paripurna tandingan dewan. Sidang dipimpin oleh ketua Galur dengan peserta para pedagang.
Dalam sidang paripurna tandingan tersebut mereka menyindir kinerja DPRD dan Pemkab Sukoharjo yang tidak becut mengurusi pembangunan pasar. Sidang tersebut akhirnya terhenti setelah Wakil Ketua DPRD Sukoharjo Jaka Wuryanta hadir untuk menemui pedagang.
Jaka Wuryanta dihadapan pedagang menjelaskan bahwa DPRD Sukoharjo tidak menghambat atau menghentikan pembangunan pasar Ir Soekarno. Jadi apabila ada tudingan tersebut maka pihaknya menjamin itu salah besar.
Lebih lanjut Jaka Wuryanta mengatakan bahwa DPRD Sukoharjo siap untuk menganggarkan berapapun kebutuhan untuk pembangunan pasar Ir Soekarno. Meskipun sudah ada jaminan, tapi pihak pemkab belum bisa memastikan kapan pembangunan pasar bisa diselesaikan.
"Sekarang ini yang jadi masalah penting yakni pemkab belum menunjuk tim ahli kontruksi dari perguruan tinggi sebagai tindak lanjut hasil BPKP," ujar Jaka Wuryanta. (Mam)